Money Politics

 Semenjak Pemilu Secara lansung digelar Politik Uang atau Money Politics sudah lumrah dikalangan masyarakat Indonesia,mulai terjadi di level pileg DPRD Kabupaten/Kota hingga di level DPR Pusat. Bagi calon yang memiliki pos anggaran yang besar sudah bisa dipastikan jurus jitu untuk meraih suara masyarakat dengan menyogok kisaran 100 ribu bahkan terkadang ada yang sanggup membayar dengan 300 ribu persuara apalagi calon tersebut kurang dikenal dimasyarakat luas. Dalam politik memang banyak hal yang bisa dilakukan mulai dengan cara yang buruk ataupun yang baik untuk menggapai tujuan dari masing-masing orang. Biaya yang di keluarkan caleg-caleg busuk biasanya bisa menghabiskan ratusan juta bahkan ada yang milyaran untuk mendapatkan satu kursi,efek buruknya kinerja selama menjadi Dewan banyak yang melempem banyak juga yang hanya bisa ikut arus dan kurang menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat,toh yang terpenting bagi mereka hanya memikirkan balik modal kalau bisa untung dan manyampingkan kepentingan umum. Peraturan yang sudah dibuat saja seringkali diabaikan ,saya pernah melihat suatu kasus yang di perkarakan di suatu provinsi di Sumatera terkait politik uang di Pengadilan tingkat Kota, Bawaslu memenangkan gugatan terkait pelanggaran pemilu terhadap salah satu caleg, kemudian caleg Banding ke tingkat wilayah nyatanya bisa menggugurkan bukti-bukti dan hasil putusan di Pengadilan tingkat Kota tadi miris sekali..

Pesan saya buat kita semua, Menerima dan Memilih caleg yang membayar suara kita merupakan suatu kelalaian kita dalam membangun bangsa ini, memaksakan untuk memilihnya juga berarti sudah memberikan ruang pada mereka yang hanya bermental korup. Saya percaya masyarakat masih cerdas terutama generasi muda , generasi harapan bangsa , generasi yang bisa membawa perubahan dalam membangun bangsa ini, Bung Karno juga pernah berkata"Beri aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut  Semeru dari akarnya Beri aku 10 Pemuda niscaya akan kugoncangkan "